Bidik Visi Indonesia Emas 2045, Pendidikan Berkualitas Kunci Cetak SDM Unggul

Ketua Umum Poros Pendidikan Indonesia, M. Basri BK tengah didampingi Sekretaris Jenderal Poros Pendidikan Indonesia, Kosasih kanan bersama jajaran melakukan konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/1/2024). (Foto: Ist)
Ketua Umum Poros Pendidikan Indonesia, M. Basri BK tengah didampingi Sekretaris Jenderal Poros Pendidikan Indonesia, Kosasih kanan bersama jajaran melakukan konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/1/2024). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah perlu serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memacu daya saing Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, yakni mencapai masa keemasan saat usia kemerdekaan Indonesia mencapai 100 tahun.

“Pembangunan SDM nasional harus menjadi prioritas yang penting dan perhatian bersama semua pihak, tentunya demi mewujudkan visi Indonesia Emas sekaligus meningkatkan daya saing kita serta mendorong pembangunan yang lebih baik dan merata di Tanah Air,” kata Ketua Umum Poros Pendidikan Indonesia, M. Basri BK pada saat Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu (27/1).

Basri juga mengemukakan, Indonesia memiliki peluang besar dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 berupa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. “Rugi besar kalau kita melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya, dan belum tentu kita akan kembali memilikinya sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan peluang ini adalah menyiapkan SDM yang berkualitas,” paparnya.

Berdasarkan hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2023, daya saing SDM Indonesia tahun 2023 naik empat peringkat, menjadi posisi ke-47 dari level ke-51 tahun 2022, dengan total 64 negara di dunia. “Peringkat ini harus kita tingkatkan lagi dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah yang strategis,” tegas Basri.

Menurutnya, memacu pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun SDM unggul. Saat ini, cara belajar untuk tingkat pendidikan dasar di Indonesia masih sangat tradisional. Oleh karenanya, cara belajar di unit pendidikan harus diubah dengan lebih inovatif untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia. 

Oleh sebab itu, pendidikan berkualitas yang merata menjadi salah satu poin penting transformasi sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045). Pemanfaatan teknologi juga diharapkan mampu mendongkrak capaian dan kualitas pendidikan.

Pasalnya, kualitas pendidikan di tanah air tergambar pula dari rendahnya skor Programme for International Student Assessment (PISA) dalam aspek membaca, matematika, dan sains (di bawah 400). Selain itu, kualitas dan fasilitas pendidikan antardaerah juga masih timpang.

“Kami juga menyoroti perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia. Pada tahun 2005, RLS mencapai 7,3 tahun, dan meningkat menjadi 9,08 tahun pada 2022. Bayangkan dalam 17 tahun, RLS cuma naik 1,78 tahun. Karena itu, upaya untuk memacu pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting,” papar Sekretaris Jenderal Poros Pendidikan Indonesia, Kosasih.

Apalagi, tingkat pendidikan pekerja Indonesia (per Agustus 2022) didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD). Padahal, faktor pendidikan sangat memengaruhi produktivitas pembangunan. “Bahkan, jika pendidikan tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, itu bisa membuat ketimpangan. Orang di daerah yang kurang berkembang mungkin kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik,” tuturnya.

Sekjen Poros Pendidikan kembali menegaskan, investasi pembangunan SDM Indonesia mesti berfokus pada tiga aspek, yaitu edukasi, etika, dan karakter, serta kepekaan sosial. Selain itu, berjejaring agar lebih mudah berkolaborasi membangun bangsa di masa depan. ”Pintar saja tidak cukup, karena generasi muda harus didorong untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ini sangat berguna dalam investasi pembangunan manusia ke depan,” ujarnya. 

Poros Pendidikan Indonesia yang secara kelembagaan sudah ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akan mengawal program pemerintah pusat dan daerah khususnya di bidang pendidikan. “Pendidikan juga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Jadi, bukan hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga dengan organisasi atau lembaga lain,” pungkas Kosasih. https://asiafyas.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*