Lawan Israel, Negara Anggota OKI Walk Out
Sejumlah perwakilan negara-negara menunjukkan kesolidan mendukung Palestina. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Walk Out (WO) atau keluar dari ruang sidang saat Perwakilan Tetap (Watap) Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara sidang DK PBB tersebut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi termasuk yang WO.
Topik pertemuan tersebut adalah tentang situasi di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan, keputusan Menlu Retno WO adalah respons karena Watap Israel tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara OKI menyampaikan pernyataan.
“Delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat Watap Israel menyampaikan pernyataan,” ujar Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal.
Video yang diunggah lembaga penyiaran TRT World, Dawn News dan Voice of America (VoA) menunjukkan situasi ruangan sidang DK PBB ketika Erdan menyampaikan pernyataannya. Lebih dari 20 orang terlihat meninggalkan ruangan, termasuk Menlu Retno yang mengenakan blazer hitam putih.
Para perwakilan negara itu terlihat WO ketika Watap Israel sedang berkata, “Hari ini, Anda memiliki kesempatan bersejarah untuk mengalihkan fokus dewan ini kepada ancaman keamanan yang nyata dan serius. Timur Tengah sedang menderita kanker, dan hingga saat ini Dewan Keamanan hanya berdiskusi tentang menyediakan aspirin.”
Cuplikan pernyataan tersebut merupakan bagian awal dari pidato Erdan yang juga terpantau dari rekaman sidang yang disiarkan PBB di UN Web TV. Dia berbicara setelah Menlu Otoritas Palestina, Riyad al-Maliki.
Dalam pidatonya, Erdan menuding Hamas berniat melenyapkan Israel dengan genosida. Dia juga menyampaikan keterkejutan atas negara-negara yang terus mendorong gencatan senjata permanen di Gaza, yang menurutnya akan membuat Hamas tetap berkuasa.
Selebihnya, Erdan berbicara soal Iran yang digambarkan sebagai ancaman keamanan sesungguhnya di Timur Tengah dan sekitarnya.
Sementara, Indonesia dalam pidatonya menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. Kedua, keanggotaan penuh Palestina di PBB. Ketiga, penghentian aliran senjata ke Israel.
“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tegas Retno.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arab Saudi Waleed el-Khereiji juga menyampaikan hal senada. Menurut kantor berita Saudi Press Agency (SPA), Waleed mengecam pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.
Waleed juga mengaku kesal melihat sikap Israel yang angkuh. Dalam forum ini, PBB memperingatkan tentang memburuknya situasi di Jalur Gaza.
Dia juga mendesak dewan mengambil langkah nyata untuk menghentikan agresi militer Israel dan pengeboman tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak bersenjata.
“Prioritas utama Saudi adalah mengakhiri operasi militer di wilayah Palestina dan mewujudkan perdamaian juga keamanan di kawasan,” tegasnya, seraya menyerukan semua pihak agar menghormati hukum internasional.
Setidaknya 25.490 orang tewas akibat rentetan serangan Israel di wilayah Jalur Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sekitar 70 persen dari angka tersebut merupakan perempuan dan anak-anak.
Amerika Kecewa
Sementara, sekutu utama Israel, AS mengaku kecewa karena Tel Aviv melakukan serangan ke pusat pelatihan PBB di Khan Younis, Gaza Selatan.
“Kami menyesalkan serangan di pusat pelatihan PBB di Kota Khan Younis. Anda pernah dengar saya mengatakan itu. Anda pernah mendengar Menteri Luar Negeri AS mengatakan itu sebelumnya. Warga sipil harus dilindungi dan perlindungan terhadap fasilitas PBB harus dihormati,” ujar Juru Bicara Kemlu AS Vedant Patel kepada awak media, Rabu (24/1/2024). https://asiafyas.com/