98 Persen Surat Suara Sudah Di Kabupaten/Kota

RM.id  Rakyat Merdeka – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan distribusi logistik pemilu sudah hampir tuntas. Pencoblosan atau pemungutan suara akan digelar 14 Februari 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengata­kan, distribusi surat suara Pemilu 2024 sudah sampai di kabupaten/kota dan sudah dilakukan sortir dan lipat (sorlip). Selanjutnya, surat suara yang sudah disor­lip dikemas ke dalam kotak suara dan akan dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan.

“(Surat suara) sudah 98 persen disorlip dan siap masuk packing di kotak suara se­suai dengan alamat TPS masing-masing, sesuai alamat daerah pemilihnya (dapil) masing-masing,” ujar Haysim di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Hasyim mengatakan, ada beberapa KPU kabupaten/kota yang belum meneri­ma logistik pemilu. Penyebabnya, karena situasi dan kondisi geografis, cuaca maupun bencana alam. Salah satu contohnya, terdapat kendala di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.

“Dalam pengantaran logistik pemilu­nya terdapat kendala seperti jalan longsor karena hujan deras,” ujar Komisioner KPU dua periode ini.

Atas kendala itu, kata Hasyim, KPU berkoodinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan juga dengan ke­polisian dan TNI untuk mendapatkan dukungan bantuan, untuk mengamankan distribusi logistik sampai ke gudang-gudang yang dituju.

“Berdasarkan pantauan monitoring dan supervisi KPU pusat ke KPU kabupaten/kota, suasana kebatinannya sudah relatif tenang. Soalnya berbagai macam logistic, terutama surat suara sudah diterima dan sudah dilakukan sorlip,” jelas Hasyim.

Selain itu, Hasyim juga menyoroti kampanye akbar yang dilakukan peserta Pemilu 2024. Dia akan menegur parpol maupun paslon capres-cawapres yang berkampanye di luar aturan atau zonasi yang telah disepakati.“Kami telah menggelar rapat dengan parpol dan tim paslon terkait jadwal zo­nasi kampanye akbar. Disepakati zonasi capres-cawapres itu senada dengan parpol pengusungnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan, per­bedaan antara rapat umum dan pertemuan terbatas. Rapat umum digelar tanpa un­dangan spesifik, sehingga siapapun boleh hadir dalam acara tersebut.

Sedangkan metode pertemuan terbatas, jumlah peserta dibatasi dengan undangan dari pihak tertentu saja.

Hasyim mengingatkan seluruh masyarakat agar berhati-hati bila melihat peristiwa atau pertemuan yang dilakukan oleh parpol maupun capres dan cawapres. “Jadi, harus dipastikan ini yang bersangkutan masuk kategori metode yang apa,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi meminta agar komando dari KPU Pusat ke KPU di daerah terkait distribusi logistik pemilu harus jelas. Tujuannya, untuk memini­malisir permasalahan logistik pemilu.

“Juga, pelibatan saksi dapat dimaksi­malkan,” saran Arya dalam keterangan­nya, Selasa (23/1/2024).

Arya menjelaskan, KPU merupakan lembaga struktur organisasi komando, sehingga KPU di daerah akan mengikuti arahan dari KPU Pusat. Persoalan dalam komando harus minimal, karena semua di dalam kontrol pusat.

“Apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukan, itu semua sudah menggunakan prosedur yang ditetapkan KPU Pusat,” jelasnya.

Menurut Arya, penting untuk mencip­takan mekanisme supervisi di daerah. Sebab, ujung tombak penyelenggaraan pemilu adalah ribuan orang yang bekerja di TPS. Kata dia, mereka yang berhada­pan dengan pemilih, itu yang kemudian menjadi kunci.

“Dalam proses pemilu kemungkinan bisa terjadi hal-hal di luar kontrol, seperti bencana atau permasalahan alat transpor­tasi dan sebagainya. Itu bisa mengganggu proses distribusi logistik atau permasala­han lainnya,” ujarnya.

Arya berkeyakinan, proses distribusi logistik Pemilu 2024 bisa berjalan lu­rus. Asalkan, vendor yang dipilih untuk mendukung berjalannya pemilu, seperti distribusi logistik, tidak berdasar atas relasi kuasa atau koneksi tender.

“Kecuali jika ada semacam koneksi tender yang mengganggu proses penye­lenggaraan pemilu yang profesional,” ujarnya.https://asiafyas.com/